HMIdan kader-kadernya saat ini merupakan suatu 'komunitas epistemik' yang unik, yang memiliki cara atau metodenya sendiri dalam memahami realitas dan menjawab persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi. Sehingga, keadilan sosial dan ekonomi pada level global dan nasional tidak hanya terwujud pada alam kesadaran atau intelektual, tetapi Jakarta, - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya. Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa 9/6/2020, dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno. Hasto menjelaskan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”. "Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto. Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi. Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997. "Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia. Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto. PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila. "Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto. Kata Hasto, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. "Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya. Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Bacawapres Pendamping Ganjar Pranowo Diumumkan setelah Agustus BERSATU KAWAL PEMILU Optimistis Ganjar Menang Satu Putaran, Hasto Hemat Biaya dan Stabilitas Politik Terjaga BERSATU KAWAL PEMILU Hasto Sebut Menteri PUPR Masuk Daftar 10 Nama Cawapres Ganjar NASIONAL Ganjar dan Hasto Kompak Tepis Rumor Keretakan Internal PDIP BERSATU KAWAL PEMILU Sekjen PDIP Pastikan Suami Puan Maharani Tak Terlibat Kasus Korupsi BTS NASIONAL Guru Besar Unhan Buku Geopolitik Soekarno Karya Hasto Bisa Jadi Referensi NASIONAL
Bukanhanya menyajikan informasi, dengan tagline " Membahas lebih Tajam, Cerdas dan Berimbang ". hadir menyuarakan Kebenaran dan Keadilan untuk masyarakat, Bangsa dan Negara. Semua itu sebagai wujud kepedulian kami untuk dan dari Riau, demi kemajuan Indonesia Negeri tercinta.
0% found this document useful 0 votes71 views4 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes71 views4 pagesKeadilan Sosial Dan Keadilan EkonomiJump to Page You are on page 1of 4 You're Reading a Free Preview Page 3 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Hubunganekonomi seperti ini melupakan keadilan sosial sehingga kehidupan individualistik kemudian menjadi identitas dan komunalitas dan kohesivitas sosial menjadi semakin rapuh. Alumni Agribisnis UIN, Angkatan 2000. Pernah aktif di Komisariat Fakultas Sains & Teknologi dan Ekonomi (KOMFASTEK) HMI Cabang Ciputat. [2] Sudah sering sekali kita mendengar kata “keadilan”. Kata yang begitu sering didengung-dengungkan oleh banyak orang. Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang. Seringkali keadilan diartikan sebagai persamaan hak antara individu satu dengan individu yang lain. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat adil terhadap siapa pun. Setiap individu yang diciptakan Allah memiliki hak yang dikaruniakan kepadanya. Namun apabila berada dalam ranah masyarakat, hak-hak individu tersebut dibatasi oleh hak individu yang lain. Untuk itu diperlukan aturan bersama yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar tiap individu dapat mencapai kepentingan-kepentingannya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau individu yang lain. Wilayah inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah perspektif tentang keadilan. Apabila kita melihat realita di masyarakat, kemiskinan sudah menjadi hal yang setiap hari kita lihat dan dengar. Fenomena ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat sudah menjadi bahan diskusi setiap hari oleh berbagai kalangan. Bahkan seolah-olah kemiskinan adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fenomena kemiskinan ini perlu dikaji secara lebih mendalam untuk melihat akar permasalahannya. Dalam falsafah negara kita, Pancasila, dalam salah satu silanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini menjadi bukti bahwa keadilan dalam masyarakat menjadi tujuan yang selalu ingin kita capai. Lalu, bagaimanakah bentuk keadilan sosial yang sesungguhnya? Adakah hubungan terbentuknya keadilan sosial dengan keadilan ekonomi? Bagaiman mewujudkan kedua keadilan tersebut. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa kita memikul tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masa depan. Lalu, sudah seberapa jauh usah kita untuk mewujudkannya? Bidang PPA HMI Komisariat FISIP UNS Periode 2011-2012 Navigasi tulisan Yakin Usaha Sampai
LOKAKARYAPERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SUMEDANG Tanjungsari, 16-17 Februari 2008 Jl. Raya Bandung -Sumedang KM 21 PO BOX 37 Jatinangor Sumedang 45363 PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MUKADDIMAH Asyahadu alla illa ha illallah Wa Asyhadu anna Muhammadarrasulullah (Aku Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan
Oleh Alwi Husein Al Habib, Kabid PA HMI Cabang SemarangAda sebuah permisalan menarik yang bisa dijadikan contoh nyata tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Permisalan tentang seorang kaya raya yang membangun rumah di perkampungan orang miskin. Terlihat sederhana, tapi mari kita bahas dari segi keadilan sosial dan keadilan berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki arti dasar sama. Namun, adil tidak selalu sama. Adil bisa juga diartikan proporsional. Ibarat punya anak SD dan SMA maka dalam keadilan keduanya harus sama sama disangoni jajan namun letak adilnya adalah memberikan sangu kepada anak SMA lebih banyak dari anak SD karena keperluan yang berbeda. Itulah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai begitu dengan cerita diawal. Ada seorang kaya yang bergelimang harta. Ia membangun rumah mewah di tengah perkampungan yang miskin. Sehingga nampak jelas perbedaan kasta antar si kaya dan si miskin dilihat dari bangunannya. Si kaya membangun rumah 3 lantai sedang di miskin rumahpun menggunakan bambu yang sewaktu waktu bisa rubuh. Dalam konteks ini, siapa yang salah?Berbicara hukum, tidak ada yang salah. Sah-sah saja membangun rumah di tengah perkampungan miskin asalkan tanahnya milik pribadi dan bukan hasil mengambil tanah milik orang. Pun secara ekonomi, boleh dikatakan adil karena ia menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni membangun rumah sesuai dengan budget yang dimilikinya. Mengapa rumah si miskin dibangun dengan bambu? Karena segitu kemampuannya. Begitupun dengan si kaya bisa membangun rumah 3 lantai, karena sesuai dengan kesanggupannya. Bukankah ini adil? Secara ekonomi, sosial, kasus ini bisa saja jadi tidak adil. Karena melihat sekitar rumah si kaya; banyak yang kelaparan, putus sekolah, gizi buruk, stunting, dll. Uang yang ia gunakan untuk bangun rumah, bisa untuk menyekolahkan puluhan anak miskin putus sekolah di perkampungan itu. Bisa juga mengatasi gizi buruk anak balita dan menurunkan kasus stunting. Tapi uang itu malah ia gunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan hanya contoh kisah. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ketidakadilan justru marak terjadi dan sering dianggap tidak ada. Memangnya para youtuber yang memamerkan harta, rumah, mobil, jam, dan motornya adalah orang yang adil? Secara ekonomi, ya. Tapi secara sosial ini ketidakadilan. Sadar atau tidak, mereka juga dapat uang dari penonton yang kebanyakan adalah si miskin. Sudah kaya, tertimpa tangga rezeki. Si miskin hanya bisa menonton dan yang kaya tetap mereka. Si miskin makin miskin karena kuota habis dan harus diisi ulang, sedangkan si kaya makin kaya karena video pamer mereka menghasilkan Max dalam teorinya menyebut serangkaian kisah ini dengan Alienisasi atau keterasingan. Maksudnya adalah ada kelompok yang terasingkan dari hasil kerjanya. Kelompok ini dinamakan dengan proletar atau buruh. Dalam konteks cerita tadi adalah si miskin. Si miskin membangun rumah mewah milik tetangganya. Ia yang memiliki kepiawaian dalam membangun rumah justru rumahnya tidak sebagus yang ia bangun untuk orang lain. Pun buruh yang bekerja setiap hari menghasilkan banyak produk makanan, minuman, dll yang sehari omsetnya bisa puluha juta. Namun keahlian tangannya yang menghasilkan puluhan juta sehari tidak sebanding dengan gajinya yang hanya UMR. Inilah yang dimaksud Karl Marx dengan buruh yang teralienasi dari hasil sosial sangat sulit diwujudkan di tengah masyarakat yang materialis-kapitalis. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyadaran bahwa ada praktik praktik ketidakadilan yang tidak dirasakan. Penyadaran itu hanya bisa dilakukan lewat pendidikan yang benar. Pendidikan yang rendah mengahasilkan masyarakat bodoh dan mudah dibodohi yang akibatnya semakin langgengnya praktik praktik kapitalisme. kesetaraandan keadilan gender, tindakan khusus sementara. Abstract Women€are€citizens€who€have€political€rights€as€men.€The€data€show€the ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. D.2. Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Dalam Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Integrasi sistem dunia atau globalisasi, melalui segala upaya yang dilakukan pihak penyokong paham Modal dan Indivudalistik, singkatnya ideologi Kapitalisme, dalam bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi tengah menawarkan sederet kebahagiaan di satu sisi dan pada waktu yang sama menyuguhi serpihan kekeliruan yang berakibat tak menguntungkan bagi kemanusiaan manusia. Hal itu, diisyaratkan dengan munculnya kemudahan akses pasar yang menyediakan pelbagai komoditas siap pakai. Maupun teknologi informasi yang senantiasa menyajikan peristiwa hidup manusia yang universal tanpa melihat lokalitas tempat, serta tak tertinggal perihal fatalitasnya, dimana kesenjangan sosial terjadi dimana-mana, urbanisasi menjadi hal bernilai, isu sex serta gender, korupsi. Dan ditambah lagi pergeseran pikiran mansyarakat kearah saling berkompetisi di medan ekonomi merupakan momok terngeri di era ini. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa kebersyukuran yang di terima Masyarakat manusia di abad 21 ini khususnya bangsa Indonesia adalah dapat memanfaatkan semua hasil garapan ideologi yang tersebut diatas dengan penuh riang dan dilain pihak tak bisa dipungkiri soal pertanyaan yang sangat mengerutkan dahi, yaitu benarkah Kapitalisme dengan skema perubahan sosial yang telah di tawarkannya seperti Pembangunanisme Developmentalisme atau salah seroang pendekarnya David Clelan dengan rupa tawaran bahwa manusia harus hidup berkalang motif prestasi supaya sejahtera dapat membawa bahtera masyarakat berorientasi harmoni.? Tentu tak segampangnya menjawab hal ini sebab butuh analisis terhadap eksperiman gaya perubahan sosial ala kapitalisme itu Fakih yang menulis runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi menafsirkan pembangunan sebagai proses peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, politik budaya masyarakat yang lebih baik. Sementara tambahan isme pada pembangunan ialah ketika terjadi pretensi berlebihan suatu rezim yang segalanya memakai metode perubahan masyarakat bedasarkan Kapitalisme, seperti penerimaan pihak swasta secara bebas dan leluasa di bidang ekonomi dengan sedikit campur tangan pemerintah Negara melalui investasi besar-besaran dalam membangun Negara, dan memperketat kebijakan fiskal, dengan warga Negara terus berjuang memenuhi pajak rumah, tanah, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian mengurangi subsidi kepada rakyat demi pembangunan. Yang juga tak tersisa soal ketatnya implementasi agenda WTO, IMF, WORLD BANK sebagai hasil ganti rugi utang Negara. Maka pembagunannya akan condong bukan pada peningkatan ekonomi warga masyarakat melainkam lebih mengikuti pihak swasta bumiputera ataupun Asing dalam penerapan kesejahteraan yang tentu saja secara sederhana mereka pihak swasta dengan modal yang cukup besar hanya memikirkan keuntungan dibanding melihat kesejahteraan Negara beserta masyarakat. Sebagai pembuktian tentang praktek developmentalisme di Indonesia maka realitas perubahan masyarakat menunjukan bahwa pemerintah RI dalam bentuk yang sangat modern memakai hal ini untuk mencapai tujuan bernegara. maka tak ayal lagi, para pengisi kursi kabinet adalah pemilik saham terbanyak di Pertambangan yang terus melebarkan sayapnya di daerah-daerah penyedia bahan mentah. selain itu, baru-baru ini polemik bisnis vaksin pun membisik keras yang dilakoni oleh para oknum menteri pula. Ini semua atas nama pembangunan Negara dengan spirit devolomentlisme. Kendatipun demikian pihak swasta asing dari Amerika, Cina dan seluruh Negara Industri tak kalah berambisi untuk menguasai sendi ekonomi Dunia dengan sasarannya Indonesia yang menjadi penyedia komoditi mentah, dari Nikel sampai batu bara sebagai sapi perahan, tak mengikuti tujuan Negara Indonesia dan seenaknya menancapkan kuku kekusaannya yang itu semua dilegalkan dengan perubahan sosial ala kapitalisme atau developmentalisme tersebut. Alhasilnya adalah pemiskinan kalangan menengah bawah bumiputera nyata terjadi meskipun tak sampai mati namun sangat berarti ketika terlihat kemewahan gedung senayan vis a vis para gelandangan dan pengemis di waktu yang sama. Selain itu krisis lingkungan hidup karena ekspansi pertambangan yang dapat dilihat dari bukti terjadinya banjir bandang, polusi dan sebagainya. Dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia maka patut pemerintah RI harus lakukan prufikasi pembangunan berdasarkan Pancasila agar arah perubahan sosial dimulai dari kemandirian dan mementingkan nasib orang banyak, dan berpijak di atas nilai Ketuhanan serta kemanusiaan yang sebenanrnya . Oleh karena itu BUMN sebagai lembaga besar usaha ekonomi Negara sudah seharusnya mengambil alih semua urusan ekonomi dengan membatasi kebebasan pihak swasta melalui pemberdayaan hanya pada hal yang tak umum tetapi khusus seperti menjadi pembeli pihak kedua yang perannya tak menentukan hajat hidup orang banyak. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebusukan ekonomi liberal yang selama ini menjadi predator keadialan sosial dan ekonomi. Akhirnya developmentalisme dengan kebebasan ekonomi atas nama pembangunan oleh pihak swasta bukanlah kelompok masyarakat yang dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Namun masyarakat Indonesia-lah yang mampu dengan cara pemerintah RI melihat pancasila sebagai kerangka ilmu, ideologi dan metodologi perubahan sosial.Yakin_Usaha_SampaiYakusaKrisisKepercayaanMelawanLupa Lihat Pendidikan Selengkapnya
Gendermerupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. KOHATI sudah seharusnya mengambil peran dalam wacana Kesetaraan Gender untuk menyuarakan kaum
0% found this document useful 0 votes89 views4 pagesOriginal Title11. Keadilan Ekonomi & Keadilan SosialCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes89 views4 pagesKeadilan Ekonomi & Keadilan SosialOriginal Title11. Keadilan Ekonomi & Keadilan SosialJump to Page You are on page 1of 4 You're Reading a Free Preview Page 3 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. mLMO. 210 326 495 294 468 153 61 239 320

keadilan sosial dan keadilan ekonomi hmi